Dalam rangka kegiatan Rapat Kerja dengan KPU Pusat di Sydney, 13-14 Desember 2008, PPLN Wellington - Selandia Baru diwakili oleh Hermono dan Jeffry Liando. Kegiatan ini sebelumnya direncanakan akan diselenggarakan 10-11 Desember dan Nino Triono (Ketua PPLN), yang sebelumnya dijadwalkan hadir, berhalangan untuk tanggal tersebut. Kemudian berdasarkan rapat anggota diputuskan untuk digantikan oleh Jeffry Liando. Walaupun setelah adanya perubahan jadwal, Hermono dan Jeffry Liando tetap disetujui untuk menghadiri Raker tersebut mempertimbangkan persiapan yang sudah dilakukan.
Kegiatan Raker ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 10 PPLN zona 13, yaitu Sydney, Canberra, Melbourne, Darwin, Perth, Wellington, Port Moresby, Suva, Vientianne dan Noumea. Nara sumber yang hadir adalah Sri Nuryanti (Anggota KPU Pusat), Teguh Wardoyo (Pokja PLN Deplu) dan Aslim (Ditjen Imigrasi Dephukham).
Perlu diacungkan jempol pelayanan terbaik dari Konsulat Jendral RI di Sydney dalam hal pengaturan penginapan, penyediaan konsumsi dan sarana transportasi. Terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf KJRI Sydney khususnya kepada Konsul Jendral Bpk Sudaryomo Hartosudarmo atas segala bantuan dan dukungannya.
Sabtu, 14 Desember, Raker dimulai dengan acara pembukaan yang dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari Ketua Pokja PLN, Ketua KPU dan Konjen RI. Acara pembukaan ditutup dengan doa dan menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Presentasi utama dilakukan oleh Sri Nuryanti dengan topik-topik sebagai berikut: Tugas dan wewenang PPLN, Tahapan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih, Sistem Pemilu, Teknis Penyelenggaraan dan Tata Cara Kampanye. Bahan presentasi yang menarik adalah contoh Surat Suara, Cara Pemberian Suara dan Mars Pemilu.
Dalam Raker ini ada presentasi laporan masing-masing PPLN mengenai kegiatan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Pembahasan Laporan masing-masing PPLN dan sesi tanya jawab yang berkembang menjadi pemunculan masalah-masalah dan isu-isu yang masih mengambang yang dialami setiap PPLN. Masalah-masalah tersebut muncul dari kondisi objektif wilayah PPLN setempat yang kemudian diusulkan untuk mempersiapkan Rekomendasi-rekomendasi atau Pertanyaan-pertanyaan yang akan dibawa ke Jakarta untuk dicarikan solusinya. (baca Laporan PPLN Wellington - updated)
Minggu, 15 Desember, Raker dilanjutkan dengan Rapat Penyusunan Rekomendasi oleh PPLN. Rapat rekomendasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu Rapat Bidang Teknis dan Rapat Bidang Logistik/Keuangan. Dengan diskusi yang panjang dan dalam akhirnya Rapat tersebut menghasilkan Rekomendasi yang bisa dibaca di bawah ini.
REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ZONA 13
SYDNEY, 13-15 DESEMBER 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ZONA 13
SYDNEY, 13-15 DESEMBER 2008
Setelah wakil dari masing-masing PPLN memaparkan kondisi objektif negara/negara bagian setempat dan mengingat berbagai hambatan dan permasalahan yang pernah dialami dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, Kelompok Kerja Rapat Kerja memberikan rekomendasi sebagai berikut:
A. REKOMENDASI TEKNIS
1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat direvisi dan difinalisasi sampai 2 (dua) bulan sebelum hari pemungutan suara mengingat tingginya mobilitas penduduk Indonesia di luar negeri (misal: mahasiswa dan pekerja musiman);
2. Dalam kaitan untuk mengantisipasi mobilitas tersebut, perlu kiranya diberikan penambahan surat suara minimal 10 % dari DPT (misal: pada hari pemungutan suara berlabuh kapal asing yang membawa ABK dan nelayan yang jumlahnya melebihi/sama dengan DPT). Hal tersebut karena ketentuan surat suara tambahan sebesar 2% dari DPT dinilai terlalu kecil.
3. Perlu adanya ketetapan yang mengatur pemilih yang belum terdaftar dalam DPT maupun Daftar Tambahan yang datang pada hari pemungutan suara.
4. Perlu adanya mekanisme penetapan pengesahan atas surat suara yang didalamnya terdapat koreksi atas penandaan yang salah.
5. Penerimaan surat suara oleh PPLN dari KPU minimal 3 minggu sebelum hari pemungutan suara mengingat perlunya waktu mempersiapkan pengiriman kepada pemilih lewat jasa pos.
6. Perlu memberikan penetapan bahwa surat suara yang dikirimkan lewat jasa pos dapat dianggap sah jika diterima oleh PPLN satu minggu setelah hari pemungutan suara, sepanjang cap posnya sesuai dengan hari pemungutan suara.
7. Mengingat pengalaman pemilu 2004 dimana banyak penduduk Indonesia di luar negeri baru dapat memilih setelah jam kerja, diusulkan adanya fleksibilitas waktu penyelenggaraan sesuai dengan kondisi setempat.
8. Untuk dapat mengakomodir semua WNI di luar negeri yang berstatus legal atau illegal, agar PPLN diberi wewenang untuk menentukan bahwa hak memilih yang bersangkutan tetap diberikan, misalnya setelah dilakukan wawancara atau pemeriksaan identitas lainnya.
9. Mengingat tersebar luasnya masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi Perwakilan RI disarankan agar PPLN diberikan ijin untuk menyelenggarakan pemilu di luar Indonesian premises, termasuk konsekuensi anggaran yang akan timbul kemudian.
10. Apabila tidak terdapat saksi dari wakil partai politik di wilayah setempat disarankan kesaksian dapat dilakukan oleh WNI yang bukan anggota PPLN dan KPPSLN, atau berita acara penghitungan suara dapat dianggap sah meskipun tanpa tanda tangan saksi.
11. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia dalam pembentukan sebuah KPPSLN, direkomendasikan agar 1 (satu) KPPSLN dapat membawahi lebih dari 1 (satu) TPS.
B. REKOMENDASI LOGISTIK DAN KEUANGAN
1. Oleh karena rincian Anggaran Belanja 2008 yang diberikan oleh KPU secara keseluruhan belum mencerminkan kebutuhan riil masing-masing PPLN, maka diharapkan anggaran yang diberikan proporsional sesuai dengan jumlah DPT, luas wilayah dan kegiatan.
2. Mengingat kegiatan PPLN diawal tahun 2009 sudah cukup tinggi maka diperlukan dana yg cukup besar, sehingga diharapkan dana dari KPU dapat datang tepat waktu (sebelum bulan Februari 2009).
3. Karena dalam pelaksanaan Pemilu 2009 dapat timbul biaya-biaya tertentu yang hanya terjadi di LN, maka diusulkan agar PPLN dapat mengusulkan revisi antar kelompok belanja yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing.
4. Rincian anggaran biaya yg dikirimkan oleh KPU pada awal tahun anggaran dalam pelaksanaannya masih perlu penyesuaian. Untuk itu, agar dimungkinkan dalam tahun anggaran 2009 PPLN dapat melakukan revisi antar kelompok belanja dan lebih fleksibel.
5. PPLN dalam melaksanakan tugasnya memerlukan bahan-bahan cetakan dari KPU pusat, maka agar bahan – bahan cetakan untuk sosialisasi dan pelaksanaan PEMILU 2009 dapat dikirimkan tepat waktu.
6. Karena pelaksanaan Pemilihan penyediaan kotak suara merupakan hal yang pokok sehingga diharapkan dapat lebih fleksibel agar PPLN dapat membuat atau menyewa kotak suara yg jenis bahan dan ukurannya yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan KPU nomor 27 tahun 2008, selama dapat menjamin keamanan surat suara.
7. Agar anggaran yg dikirimkan KPU pada PPLN benar-benar memperhatikan usulan RAB masing-masing PPLN, mengingat RAB sangat bervariasi antara PPLN yg satu dengan yg lainnya karena spesifikasi kebutuhan yang berbeda.